Muslim Jaya Butarbutar (Fungsionaris DPP Partai Golkar / Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957)
Jakarta, Jurnas.com - Fungsionaris DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butarbutar menilai pernyataan Menteri Investasi kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bahwa pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur, adalah pernyataan yang sangat tidak berdasar, ngawur, dan melanggar konstitusi UUD 45.
Muslim Jaya Butarbutar menegaskan, hingga saat ini sama sekali tak ada alasan untuk mengundur Pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada yang diagendakan terlaksana pada tahun 2024.
"Alasan (Bahlil) bahwa Pemilu 2024 dapat diundur dengan indikator pemulihan ekonomi, itu terlalu sumir dan tidak berdasar. Kecuali negara dalam keadaan perang," tegas Muslim Jaya Butarbutar, ketika ditanya media, Selasa (11/1/2022).
Muslim Jaya Butarbutar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum dan HAM mempertanyakan kapasitas Bahlil berbicara soal agenda Pilpres. Bukannya fokus kerja sebagai menteri, kok malah mengurus politik yang tak ada kaitan dengan tupoksinya.
"Bahlil harusnya konsentrasi untuk mendatangkan para investor asing, dan mewujudkannya agar penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Itu tugas dia," tukasnya.
Muslim Jaya Butarbutar menilai pernyataan Bahlil membuat gaduh suasana politik dan Pemerintahan, sehingga kontra-produktif dengan upaya Pemerintah memulihkan ekonomi nasional.
Karena itu, Muslim menilai Presiden Jokowi harus mempertimbangkan untuk memberhentikan Bahlil sebagai menteri.
Gerindra Pastikan Cawapres Prabowo dari PKB
"Menteri yang buat gaduh layak dicopot oleh Presiden Jokowi, karena membuat kegaduhan politik. Ingat ya, Pilpres dan Pileg 2024 adalah amanat UU, dilaksanakan secara serentak," tegas Muslim Jaya yang juga merupakan jabat Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957
"Tak ada satu pun indikator saat ini yang bisa menjadi alasan untuk Pilpres diundur, apalagi sebenarnya laju pandemi Covid-19 sudah landai dan kita meyakini Pemerintah mampu mengatasi pandemi Covid-19 varian baru Omicron," jelasnya.
Karena itulah, Muslim Jaya Butarbutar mengingatkan agar Bahlil jangan membuat kegaduhan dengan membahas sesuatu di luar tugasnya sebagai menteri.
Apalagi tak ada dasar dan indikator apa pun yang dipakai untuk menyatakan agar Pilpres diundur.
"Sekali lagi menurut saya, Menteri Bahlil layak dicopot karena buat gaduh di Pemerintahan Jokowi," tuntas Muslim Jaya Butarbutar.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada pandangan para pengusaha terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil saat menjadi pembicara ketika rilis survei Indikator Politik Indonesia pada Senin (10/1/2022).
KEYWORD :Muslim Jaya Butarbutar Pilpres 2024 Bahlil Lahadalia Menteri Investasi Kepala BKPM Partai Golkar
