Komnas HAM  belum menarik kesimpulan apapun terkait insiden penyerangan kantor pemerintah oleh oknum anggota polisi versus Satpol PP Makassar.

Pengaduan itu diterima oleh Dumas KPK pada 28 Juni 2016

Temuan soal dugaan penyalahgunaan sewa rumah dinas oleh salah satu komisioner berinisial DB senilai Rp 330 juta

Permintaan mundur itu sendiri merupakan buntut dugaan penyalahgunaan anggaran sewa rumah dinas Rp 330 juta yang dilakukan DB

Apabila Pemerintah Myanmar tidak memerhatikan seruan menghentikan aksi pelanggaran HAM ini, akan meminta Komite Nasional Perdamaian mencabut nobel Aung San Suu Kyi

Nur Kholis hanya menyebut jika pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak BPK terkait hal dugaan penyelewengan anggaran fiktif di instansinya itu.

Kami menuntut ganti rugi dan pemberian saham cuma-cuma kepada masyarakat Suku Amungme sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Bentuk pelanggaran tersebut antara lain, tindakan diskriminatif, kekerasan fisik, perusakan lingkungan, intoleransi, hingga penyemaian bibit-bibit radikalisme.

Anak-anak sekolah mulai cenderung mempertimbangkan faktor agama dalam pemilihan ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS)

Komnas HAM saat ini diakui Nurkholis tidak memiliki anggaran untuk meminta keterangan lebih lanjut bagi korban HAM yang berada di luar negeri.