Kedaulatan digital suatu negara justru akan semakin kuat apabila kerangka kepercayaannya cukup kokoh sehingga dipercaya oleh negara lain

kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK

PP TUNAS mewajibkan setiap penyelenggara platform menerapkan pelindungan anak sejak tahap perancangan layanan atau safety by design

Menurut Menteri Komdigi Meutya, pembatasan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online

Dalam konteks tersebut, Indonesia masih memiliki tantangan dalam memperkuat posisi pada rantai pasok teknologi global

Komdigi mengungkapkan praktik itu menjadi salah satu tantangan awal dalam implementasi PP TUNAS

kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi bio

Kepala BPSDM Komdigi menekankan bahwa dengan adanya PP Tunas, anak tetap bisa berinternet, tapi harus terlindungi dari risiko digital