Kami mengapresiasi BEM FH UI dan IKM FH UI yang merespons cepat kasus kekerasan seksual ini dengan menggelar semacam ‘RDPU’ secara terbuka.

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Komite Nasional Advokat Indonesia gelar halal bihalal dan beri bantuan untuk hal ini

Baleg DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur.

Ketua Komisi V DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan Data Dasar Nasional yang berdaulat.