Sejak sekitar sebulan terakhir masyarakat dari berbagai kelompok menyatakan menolak izin tambang pabrik semen di wilayah Karawang selatan.

Perusahaan-perusahaan ini sudah tidak bisa lagi mengubah statusnya menjadi CNC, meski wewenang kini berada di tangan gubernur.

Pemeriksaan terhadap Aswad untuk mengusut kewenangan dirinya saat menjabat sebagai bupati dalam mengeluarkan izin tambang kepada sejumlah perusahaan.

Namun, sambung Dedi, laporan tersebut tidak ada atensi balasan. Bahkan, hingga lima kali pergantian Kapolda Sultra kasus itu seakan `ditelan bumi`.‎

KPK mengultimatum Maming kooperatif terhadap proses hukum.

KPK menduga terjadi praktik suap dalam pengurusan izin tambang tersebut.

KPK menyebut praperadilan tidak bisa menjadi dalih bagi seseorang untuk mangkir dari pemeriksaan tim penyidik

Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum tersangka mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, Denny Indaryana

"Menurut etika ya rasa-rasanya engga pas saja kalau menurut saya,"

Dalam memori bandingnya tim jaksa KPK, besaran pembebanan nilai uang pengganti terhadap Mardani Maming belum mengakomodasi nilai yang dimintakan dalam surat tuntutan.