Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pusat kementerian yang bertanggung jawab penuh untuk penyaluran dana bantuan sosial.

Kalangan dewan berharap penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 tidak dilakukan di masa rawan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. 

Bisa dilihat sepintas, Permendikbud ini beberapa frasa aturannya terlihat hampir sama dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang ditolak masyarakat Indonesia secara masif di periode yang lalu (DPR RI 2014-2019). Salah satu poin pentingnya terletak pada istilah paradigma seks bebas yang berbasis persetujuan (Sexual-Consent).

Kami ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu di seluruh dunia boleh saja karena obat standar Arab berbeda dengan kita. Dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi, kami upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jamaah bisa tertangani secara optimal.

Motif dari penimbunan ini belum terungkap sebenarnya apa yang terjadi sehingga bisa sampai puluhan karung beras bantuan sosial dari Presiden itu ditimbun di dalam tanah.

Saya menduga bahwa ada kode etik yang dilanggar Pak Iskan Qolba Lubis sebagai anggota DPR oleh karenanya saya melaporkan ke MKD ini untuk ditinjau lebih jauh terkait sesuai atau tidak.

Bahwa PKS sekarang membutuhkan suara makanya harus berbeda. Dalam masalah ini mereka melakukannya, jadi kalau ada segmen publik yang menolak UU ini, mereka harus mengambil suara itu. Jadi sesimpel itu melihatnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengkritik para jemaah umrah yang menyalahgunakan visa yang dimilikinya untuk lanjut melaksanakan ibadah Haji.

Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu kita bubarkan aja Siskohat. Kita buat sistem (seperti) di luar negeri sistem undi, enggak perlu kita banyak anggaran