Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pusat kementerian yang bertanggung jawab penuh untuk penyaluran dana bantuan sosial.
Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis menjelaskan, selama ini dana bantuan yang dikeluarkan pemerintah bukan hanya dari Kemensos.
“Tentang dana. Sebetulnya kalau kita lihat, dana bantuan sosial itu bukan hanya dikeluarkan oleh di kementerian sosial, maka kita berharap ke depan itu pusat data itu semuanya ada di Kemensos,” kata dia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?” di Gedung DPR RI, Jakarta (Kamis, 19/11/2020).
“Terlalu banyak, ratusan triliun rupiah dana itu tetapi ada di kementerian lain untuk bantuan sosial. Ini tidak boleh, seharusnya yang namanya kemiskinan itu sudah di bawah Kemensos,” sambung Iskan.
Menurut dia, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Salah satunya, melengkapi data yang dimiliki Kemensos soal siapa saja yang layak menerima bantuan sosial.
“Kemensos harus dilengkapi dengan data yang lengkap. Data Kemensos itu harus update tiap hari. Kalau cuma sekali 6 bulan, maka datanya akan ketinggalan. Sebab, sekarang kalau kita lihat orang yang menerima bantuan PKH ini sudah mempunyai rumah bagus,” terang Iskan.
Lebih jauh dia menjelaskan, soal data penerima bantuan sosial di Indonesia sangat berbeda dengan luar negeri.
“Maka kalau kita lihat di luar negeri itu, mereka mempunyai pusat data yang lengkap. Dia tak boleh di bawah satu sektor seperti BPS. Dia juga tidak boleh ada pengaruh oleh politik dan tiap hari dia mengubah data itu. Jadi kalau data itu terus di analisa,” tandas Iskan yang politisi PKS ini.
KEYWORD :DPR Bansos Kemensos Iskan Qolba Lubis
