Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/6).

Komisi X DPR RI mengusulkan guru honorer yang terlah mengabdi lebih dari 10 tahun secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selanjutnya, secara berkala melalui mekanisme lanjutan diangkat menjadi PNS.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong peningkatan beasiswa atlet sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan olahraga di Tanah Air. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak para wartawan untuk bersinergi dengan pemerintah. 

Kalangan dewan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melonggarkan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap guru ikut diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19. 

Alhamdulillah, sekarang sudah ada upaya tersebut antara lain Komisi X DPR membentuk Panja Pemulihan Pariwisata dan bantuan-bantuan dari pemerintah terutama untuk usaha kecil.

Anggota MPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, destinasi wisata lokal di berbagai daerah di Indonesia juga juga harus merata, tidak hanya memprioritaskan beberapa destinasi wisata nasional.

Menanggapi peristiwa itu, Wakil ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku sangat prihatin, mengingat anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan sangat besar.