Kedua proyek strategis tersebut dapat diyakini akan mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Maluku yang memang sangat tergantung kehidupannya kepada sektor perikanan.

Dalam hal ini sebenarnya yang dituntut seharusnya pemerintah untuk menegakan aturan terkait kebijakan ini, yakni mengontrol kondisi di lapangan seperti apa dan kebijakan bisa ditegakan di lapangan sehingga nanti di tingkat produsen minyak goreng bisa terpenuhi pasokannya.

Sudah tepat langkah yang diambil oleh Menteri BUMN yang melaporkan adanya dugaan korupsi di PT. Garuda Indonesia. Patut diduga adanya tindak pidana korupsi tersebut terkait pengadaan pesawat. Hal ini didasarkan atas hasil audit BPKP terhadap Garuda.

Imajinasi saya sebenarnya Antam menjadi kontributor terbesar bagi Republik ini, tapi kalau kita lihat data-data yang masuk, kan cuma Rp1,6 (Triliun) kontribusinya. Itu juga telah menghitung PNBP dan sebagainya, untungnya enggak seberapa besar.

Saya mencium ada aroma tidak sehat ini, masa tahun ini saja sudah 3 kali terjadi kebakaran. Dimana fungsi manajemen resiko? Kalau karena alasan teknis, mestinya, dengan resiko yang baik maka kecelakaan karena alasan teknis dapat dihindari.

Kata `atau` sebagai sanksi dalam RUU PKS ini nantinya malah bisa dijadikan alat untuk mengganti hukuman yang ada. Sehingga tidak ada efek jera sebagaimana tujuan awal dicantumkannya sanksi. Usul saya digunakan sanksi kumulatif yang merupakan gabungan antara sanksi penjara dan denda.

Tidak semua BUMN bermasalah dari sisi kinerja operasional maupun kinerja keuangan. Ada banyak juga BUMN dalam kondisi sangat sehat dan terus memberi kontribusi positif bagi pendapatan negara baik dalam bentuk pembayaran dividen maupun pajak kepada negara.

Pada dasarnya rencana tersebut baik dan memang perlu didukung. LHKPN ini juga perlu untuk meningkatkan integritas serta transparansi para pejabat BUMN yang selama ini tak pernah diwajibkan melaporkan harta.

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Perombakan sejumlah direksi dan komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan upaya untuk membenahi perusahaan pelat merah.