Pakar HTN Fahri Bachmid mengingatkan Hak atas Kesehatan (Human Right to Health) adalah jaminan Konstitusional, Pilkada 2020 harus dihentikan#

masyarakat, karena dinilai berpeluang membangkitkan Partai Komunisme, atau paham komunisme, marxisme dan leninisme.

Ahli Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar

Majelis hakim bisa merujuk norma Pasal 66 UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kelalaian yang dilakukan oleh BPN 

Putuskan dengan adil dan imparsial

Dualisme Partai Golkar Kota Bekasi versi Nofel Saleh Hilabi dan Ade Puspitasari.

Artinya, di luar article of impeachment sebagaimana rumusan konstitusi itu, tidak cukup alasan atau dasar untuk malakukan pemakzulan.

Sebab, jika hak angket yang mau dipaksakan, tentu itu sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan.