Kementerian Luar Negeri Ethiopia memastikan bahwa staf Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Afrika yang bekerja di negara itu tidak kebal hukum. Karenanya, setiap tindakan melanggar hukum akan diberikan sanksi.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan diakhirinya pertempuran di Ethiopia, dan mendesak segera dilakukan pembicaraan gencatan senjata.

Keadaan darurat memungkinkan, antara lain, pembuatan penghalang jalan, layanan transportasi terganggu, jam malam diberlakukan, dan militer mengambil alih di daerah-daerah tertentu. 

Parlemen Ethiopia mengukuhkan petahana Abiy Ahmed sebagai perdana menteri untuk masa jabatan lima tahun, pada Senin (4/10).

Pengusiran itu diumumkan Kamis malam (Jumat waktu setempat), dua hari setelah Kepala Bantuan PBB memperingatkan bahwa blokade bantuan yang dilakukan pemerintah, menyebabkan ratusan ribu orang di Tigray mengalami kelaparan.

Ketujuh orang itu, termasuk kepala Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA) memiliki waktu 72 jam untuk pergi.

Para saksi menggambarkan orang-orang bersenjata yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Oromo (OLA), sebuah kelompok pemberontak, tiba pada 18 Agustus setelah pasukan keamanan mundur dari Gida-Kirimu di wilayah barat.

Tawaran Hamdok datang dalam kerangka kepresidenannya di IGAD, sebuah kelompok yang mencakup Kenya, Ethiopia, Uganda, Djibouti, Sudan, Uganda dan Somalia, kata pernyataan itu.

Juru bicara UNICEF, Marixie Mercado, mengatakan bahwa satu dari dua wanita hamil dan menyusui di Tigray mengalami kekurangan gizi akut, membuat mereka dan bayi mereka rentan terhadap penyakit.

Ribuan orang telah tewas sejak konflik meletus, 2 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan 91 persen dari populasi hampir 6 juta membutuhkan bantuan, menurut laporan terbaru oleh Kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan.