Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah harus lebih hati-hati ketika menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN 2018.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat. PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyatakan penolakannya terhadap pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta termasuk wilayah proyek Meikarta.

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Ironinya, pada kenaikan harga ini, konglomerat pemilik perkebunan kelapa sawit sedang dibanjiri uang hasil ekspor sawit. Sementara di saat yang sama rakyat kecil ‘berkabung’ akibat kebutuhan pokok naik tinggi. Apalagi harga minyak goreng yang melambung tak mampu dibendung.

Kenaikan yang tinggi pada pangan makin mengkhawatirkan masyarakat, tercatat inflasi akan terdorong mencapai 6-7 persen jika tak dapat dikendalikan pemerintah.