Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.
Hal itu sebagaimana diutarakan anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam kepada wartawan, Rabu (9/6).
“Lebih dari 56 persen perekonomian Indonesia dibentuk oleh konsumsi masyarakat, apabila dikenakan PPN, logikanya daya beli masyarakat akan semakin turun, yang pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Ecky menegaskan, Pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri, karena dalam KEM-PPKF jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan.
“Dengan mencari sumber baru, bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN,” tegasnya.
Ecky terangkan, tarif PPN sangat bergantung dengan model PPN setiap negara. Adapun negara yang menerapkan PPN secara luas, seperti Indonesia, umumnya tarif PPN nya rendah, antara 5-10 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Jepang dan Korea Selatan.
“Kalau penerapan PPN nya secara spesifik, seperti negara-negara OECD baru wajar tarif nya di atas 10%. Pemerintah jadi tidak konsisten, penerapan PPN nya luas, tapi ikut tarif yang tinggi,” terangnya.
Politisi PKS ini mengatakan, pajak pertambahan nilai masih jauh di bawah potensi yang ada, rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6 persen, sangat rendah dari standar negara-negara secara umum yang mencapai 6 hingga 9 persen.
“Artinya, peluang untuk mendorong ekstensifikasi PPN masih besar, terutama diperkirakan potensi penerimaan PPN dipekirakan masih mencapai 32 persen dari potensi yang ada,” tegasnya.
Ecky mengingatkan Pemerintah, sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri.
“Artinya, kenaikkan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industry, oleh sebab itu dari awal saya katakana rencana ini justru kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.
Ecky mempertanyakan keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat kecil, dimana ketika PPN yang terdampak ke masyarakat luas mau dinaikkan, sedangkan PPNBM untuk masyarakat kaya justru diturunkan.
“Logika Pemerintah terbalik, pajak yang besar justru dikenakan kepada si miskin, bukan si kaya, ini bertentangan dengan fungsi PPN sebagai salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan pendapatan,” tutupnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi XI DPR PKS Ecky Awal Mucharam PPN Pajak
