Wakil Ketua Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam dan Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati. (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam angkat bicara terkait lonjakan harga minyak goreng di pasaran yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuktikan bahwa HET yang ditetapkan pemerintah tidak dapat mengendalikan harga yang berlaku di pasaran.
“Minyak goreng mencapai Rp20.000 lebih per liter, sedangkan HET sebesar Rp11.000 per liter, Artinya harga riil hampir mencapai 200 persen dari HET. Dengan kata lain, HET yang ditetapkan pemerintah tersebut, tidak dapat menjadi pengendali kenaikan harga barang di pasaran,” kata dia dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu (1/12).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini khawatir, kenaikan harga minyak goreng akan berdampak pada barang-barang kebutuhan lain.
“Kenaikan harga minyak goreng sebagai bahan pokok, akan berpengaruh terhadap harga dari jenis barang kebutuhan lain dan produk makanan turunannya,” tegas Ecky.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Oktober 2021 indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,12 persen. Kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu penyebab inflasi. Minyak goreng memberikan andil inflasi 0,05 persen.
Lebih parahnya, harga minyak goreng saat ini masih diprediksi terus melonjak hingga kuartal I 2022. Kenaikan tersebut akibat menguatnya harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dunia.
“Pemerintah harus mampu mengantisipasi kenaikan harga yang lebih fantastis lagi, khususnya menjelang awal tahun mendatang” tegas Ecky.
Dalam kondisi seperti ini, lanjut Ecky, terkesan bahwa pemerintah tak berpihak pada rakyat kecil. Padahal, Indonesia telah menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2006.
“Data Index Mundi mencatat, pada 2019, produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61 persen per tahun. Produksi didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang seluas 16,381 juta hektare,” urai Ecky.
Ironinya, pada kenaikan harga ini, konglomerat pemilik perkebunan kelapa sawit sedang dibanjiri uang hasil ekspor sawit. Sementara di saat yang sama rakyat kecil ‘berkabung’ akibat kebutuhan pokok naik tinggi. Apalagi harga minyak goreng yang melambung tak mampu dibendung.
“Pemerintah harus segera menyikapi dengan bijak situasi ketimpangan ini. Bukan hanya kenaikan harga minyak goreng saat ini yang dikeluhkan masyarakat, minyak goreng juga sulit ditemui di warung-warung eceran. Indikasi adanya penimbunan minyak goreng sebgai akibat prediksi kenaikan harga yang masih berlanjut, makin memperburuk situasi’’ tekan Ecky.
Legislator Dapil Jawa Barat III ini menambahkan, berdasarkan data sebenarnya pasokan minyak goreng di masyarakat saat ini relatif aman. Kebutuhan minyak goreng nasional sebesar 5,06 juta ton per tahun, sedangkan produksinya bisa mencapai 8,02 juta ton. Hal yang perlu diperbaiki pada prakteknya adalah integrasi antara produsen minyak goreng dengan produsen CPO. ‘
“Mestinya intervensi pemerintah terhadap harga minyak goreng dapat berjalan mudah, mengingat Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia,” imbuh Ecky.
Terakhir, dia mendorong pemerintah segera meminta pengusaha minyak goreng untuk menerapkan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).
“Dengan adanya DMO, produsen minyak goreng diwajibkan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan domestik, sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan lebih mudah dan murah,” demikian Ecky.
KEYWORD :Warta DPR PKS Komisi XI Ecky Awal Mucharam Minyak Goreng Kelapa Sawit
