Salah satu amanah dari UU Pangan adalah pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) belum juga menemukan solusi atas berbagai persoalan yang sama setiap tahunnya, misalnya lesunya daya serap hasil panen petani.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan urgensi pembentukan badan pangan nasional yang digadang-gadang sebagai lembaga negara penunjang pangan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mendorong percepatan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang merupakan amanah dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Kalangan senator meminta lembaga pemerintah non-kementerian mentransformasi Perum Bulog atau organ kementerian menjadi badan pangan nasional.

bertanggungjawab langsung kepada presiden

Badan Pangan Nasional, yang merupakan lembaga pemerintah tersebut akan dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

BPN memiliki kewenangan membuat regulasi dan kebijakan pangan, terutama untuk sembilan komoditas pangan yang ditanganinya, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. 

DPD RI menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021  tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang diteken pada tanggal 29 Juli 2021.

Ahok berpengalaman dalam memerangi kartel minyak dan gas