Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemenhub menyampaikan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada 2027.

Fokus persiapan adalah pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional sesuai yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara

Komisi V DPR RI ingin memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2027.

Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Kepala BPSDM Komdigi menekankan bahwa dengan adanya PP Tunas, anak tetap bisa berinternet, tapi harus terlindungi dari risiko digital

Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Aliran uang itu sebelumnya terungkap dalam proses persidangan perkara dugaan suap proyek di DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Medan.

Pendalaman materi itu dilakukan dengan memeriksa dua orang saksi yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan pada Selasa, (26/5).