Sesuai amanat konstitusi, masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, data penerima PBI harus benar-benar akurat

Program BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi, melainkan komitmen nyata negara untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko.

Kemendes PDT dan BPJS Kesehatan bersepakat untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi dalam optimalisasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional

Hingga saat ini, DBD masih menjadi ancaman kesehatan utama bagi masyarakat dunia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2024, terdapat 1.055.255 rawat inap

Komisi IX DPR meminta percepatan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat di Jambi.

Jaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.

Yang pertama tentunya Coverage, bagaimana kami memastikan coverage terhadap pekerja informal, pekerja bukan penerima upah dan pekerja migran dapat tercakup

Penunjukan Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan menjadi sorotan karena latar belakangnya yang kuat di dunia militer dan medis

Kata Menko PM, jaminan sosial bukan sekadar program administrasi negara, tapi sistem solidaritas besar bangsa Indonesia. BPJS ‘lembaga gotong royong raksasa`

Untuk periode 2026–2031, jabatan Dirut BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito. SementarabDirut BPJS Ketenagakerjaan dijabat Saiful Hidayat