Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Komisi V DPR RI meminta seluruh direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran (T.A) 2021 berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2021.

Penyidik KPK juga mendalami mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Kalangan dewan mengusulkan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan (TWK) tak hanya dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Duit itu disebut digunakan untuk operasional Juliari saat menjabat sebagai menteri.

KPK memastikan akan hadir pada persidangan berikutnya, sebagaimana penetapan hakim praperadilan.

Mereka yang akan diperiksa yakni, dua orang pihak swasta H Haeruddin dan Nurwadi, seorang dosen Muhammad Nusran dan seorang PNS Tasyrif Hakim.

KPK sudah menetapkan dua petinggi PT Adonara Propertindo, Direktur Tommy Adrian dan Wakilnya Anja Runtunewe.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin rapat kerja dengan tiga mitra yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.