Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung wajib dievaluasi. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti di sektor penganggaran, desain tahapan pemilihan, hingga evaluasi makna kedaulatan rakyat.

Terjadinya peristiwa peledakan Bom membuktikan bahwa kelompok teroris masih berada dimana-mana dan perlu diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Hal tersebut lantaran dalam Permen itu belum menjangkau perlindungan anak, khususnya perlindungan dari pelaku yang mengalami trauma atas tindakan aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry berharap Korps Brimob terus meningkatkan keunggulannya sebagai pasukan elite Polri.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengatakan siapapun boleh menjadi bos BUMN, asalkan keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Komisi III DPR mengutuk keras teror bom bunuh diri yang kembali terjadi di Markas Polrestabes Medan Sumatera Utara, Rabu (13/11).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono mendukung adanya inisiasi dari Komisi V DPR untuk membentuk rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih mencari cara agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri tidak naik.

Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan bahwa keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dinilai aneh terkait sejumlah pernyataan yang menimbulkan polemik. Dimana, Fachrul melontarkan pernyataan yang dianggap tidak perlu dilakukan.