Wewenang Dewas sebagaimana diatur dalam UU hasil revisi itu justru memperlambat kerja KPK. Sebab, untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, KPK harus mendapat izin dari Dewas

Dewas juga diharapkan dapat mendorong kinerja pimpinan KPK untuk agar meningkat secara signifikan sehingga lembaga antirasuah itu bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat

Presiden Jokowi resmi melantik Komisioner dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengucapkan selamat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12).

Anggota Komisi I DPR Adian Napitupulu mengalami drop di pesawat saat ingin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Palangkaraya. Namun, saat ini kondisinya sudah mulai membaik.

Kelima figur calon anggota Dewan Pengawas KPK, kata Presiden, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari hakim, jaksa, hingga ekonom.

Program pencegahan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kurang sosialisasi kepada masyarakat.

Aksi penyitaan mobil mewah yang gencar dilakukan oleh Polda Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu terakhir ini menuai kritikan dari Komisi III DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendorong pembentukan panitia kerja (Panja) Impor guna menyelesaikan persoalan neraca perdagangan yang mengalami defisit.

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengingatkan pemerintah Jokowi agar tak main-main dengan gejala resesi 2020.