Pemerintah terkesan tidak peduli dengan standardisasi keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan hilirisasi nikel. Alhasil kecelakaan terus berulang seperti yang kejadian pada Jumat (9/8/2024) kemarin dimana terjadi tumpahan cairan logam karena dinding tunggu penampung cairan jebol.

Pasukan bodrex Merah Putih Beraksi Wujudkan Indonesia Sehat dengan Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis

Manajemen rumah sakit diminta memperbaiki agar kejadian ini tak berulang.

Nah, mungkin yang jadi masalah adalah di Ayat 4, meliputi pelayanan kesehatan reproduksi. sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, paling sedikit meliputi deteksi dini, penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi ini.

PKBI menegaskan akan terus berjuang melawan dan tidak akan mundur.

Benahi Pelayanan terhadap Lansia di Tanah Air

Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi, namun aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis.

Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai kebijakan ini, dengan menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan langkah preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas.

Melihat dampak kesehatan yang akan diterima remaja, Pemerintah seharusnya lebih bisa menimbang dampak dari aturan yang dikeluarkan. Apakah lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya.

PP ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kesehatan akibat konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik