Memaknai nilai-nilai kepahlawanan memiliki perspektif yang beragam. Bagi Anggota Komisi XI DPR,  Mukhamad Misbakhun misalnya, memaknai nilai kepahlawanan dengan cara memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam UU Pilkada, Mantan Napi termasuk Napi koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun yang bersangkutan harus mengumumkan di depan publik bahwa dia merupakan mantan narapidana.

Keinginan Presiden Jokowi agar Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur setara dengan Dubai merupakan hal yang lumrah atau biasa.

Untuk memutuskan apakah Pilkada bakal digelar secara langsung atau tidak, DPP Partai Golkar akan menunggu masukan - masukan dari kader-kadernya di Komisi II dan juga Fraksi - Fraksi partai politik di DPR RI dan Anggota MPR RI.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut industri pertahanan nasional saat ini mengalami banyak masalah yang harus diperbaiki.

Komisi I DPR bersama Menhan Prabowo Subianto membahas industri pertahanan nasional. Hal itu sebagaimana visi dan misi Presiden Jokowi dalam mengembangkan alutsista dan industri pertahanan nasional.

Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan terhadap Program Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI ke depan. Diantaranya perlu melakukan redefinisi terhadap cakupan pengelolaan bidang kepemudaan dan keolahragaan oleh Kemenpora.

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengungkapkan, figur Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kredibel.

Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta menggunakan cara radikal dalam membenahi sistem penegakan hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung). Tujuannya agar korps adhiyaksa itu menjadi penegak hukum yang berkualitas.

Menurut Menkes Terawan, untuk menghasilkan keputusan naik atau tidaknya iuran BPJS kelas III mandiri, dia harus membahas dan melobi terlebih dahulu Kementerian - kementerian terkait.