melalui putusan MK ini maka PDIP bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta.

Sesuai amanat konstitusi, APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN 2025 harus dapat menunjukan kehidupan rakyat yang lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Hasto usai diperiksa KPK pada hari ini.

MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) yang termaktub di dalam UU Pilkada inkonstitusional

Hasto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi DJKA.

Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, banyaknya PHK? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar mahasiswa kaum pendidikan sebagai problem-problem yang ada, atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja?

Politikus Partai Golkar itu didampingi oleh tiga orang wakil ketua, masing-masing adalah Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP dan Ledia Hanifa Amalia dari Fraksi PKS. 

Jadi Mas Hasto ini memang sekali lagi menegaskan bahwa dirinya adalah sekjen yang brutal, dia ini brutal karena menyebarkan hoaks tentang pidato Pak Jokowi, dia menyebut pidato itu berbahaya bagi demokrasi dan penegakan hukum.

Yang saya tangkap pidato Pak Jokowi tidak terlalu lugas. Materi pidatonya juga terlalu irit, bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal normatif.