Jumlah penduduk dan ketersediaan vaksin tak proporsional. Jangan sampai hal tersebut menurunkan gairah masyarakat untuk vaksinasi. Pemerintah perlu segera merespon kebutuhan sekitar 15 juta dosis per bulan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengawali kunjungan kerja ke Lampung dengan meninjau Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Ekstensi Asrama Haji, Jumat (3/9).

Sidang Paripurna Luar Biasa saat ini mengambil agenda pengesahan Pertimbangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri Rapat Bersama Badan Kehormatan (BK) tentang tindak lanjut evaluasi Tata Tertib, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (2/9).

Saya mengapresiasi temuan teknologi tersebut. Kiprah perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah ditunjukkan Kampus UGM yang berinovasi mengembangkan alat penyimpanan vaksin Covid-19

Inovasi anak-anak muda Jatim patut kita apresiasi. Anak-anak muda memang dikenal dengan segudang kreativitas yang selalu melimpah dan tidak kekurangan ide. Demikian juga dalam hal menghadapi pandemi Covid-19.

Program itu berdampak positif karena membantu UMKM bertahan di tengah pandemi. Pelaku UMKM merupakan kelompok rentan sehingga masih memerlukan bantuan. Mereka masih berpotensi mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya. Bahkan banyak yang kehabisan modal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kepala BPOM untuk berjiwa besar dengan mendukung Vaksin Nusantara yang merupakan karya anak bangsa. Dengan memberi rekomendasi untuk dapat digunakan secara massal.

Kepmen ini lahir 20 Maret 2020, Kepmen ini benar-benar untuk menyelamatkan jiwa, memutus mata rantai penyebaran baik nasional maupun secara global.

Kami di DPD tentu mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Salah satunya agar kementerian terkait tidak mengurangi program pelatihan berbasis kompetensi dengan alasan refocusing anggaran.