Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara.

Pernyataan ini disampaikan Firli dalam rapat kerja antara KPK dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).

Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax.

Artinya kita sudah kekurangan quota. Demand naik seiring meningkatnya aktifitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, quota kurang, maka solusinya ya harus tambah quota.

Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki Program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi Kampus Merdeka yang bertajuk ‘Magang di Rumah Rakyat DPR RI’.

KPK dan Mensos bisa memadu data NIK sehingga kita bisa hemat 55,2 (juta) data penerima bansos yang ditidurkan.

Beredarnya salinan yang dianggap sebagai RUU Sisdiknas di masyarakat menimbulkan berbagai polemik, termasuk yang terbaru adalah anggapan dihilangkannya kata ‘madrasah’ pada RUU Tersebut.

Namun kondisi pergerakan orang pada keadaan normal dengan mudik lebaran sangat jauh berbeda. Semakin besar kuantitas semakin tinggi tingkat kompleksitasnya. Oleh karenanya aturan teknis mudik tahun ini harus segera keluar.

Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik.