HNW mengaku prihatin atas minimnya kewenangan dan anggaran yang diterima oleh KemenPPPA, di tengah banyak masalah yang menimpa anak Indonesia.

Hal itu dilakukan karena penyidik masih membutuhkan sejumlah keterangan lain menyangkut sengkarut korupsi tanah di Jakarta.

Putusan Dewas itu tidak masuk akal. 

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan Covid-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

KPK akan segera menyiapkan memori banding untuk mematahkan dalil Edhy Prabowo.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan. Dia menilai temuan Ombudsman itu bukan urusannya.

Edhy divonis terkait kasus suap perizinan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020.

Mungki Hadipratikto terbukti melakukan dua pelanggaran berdasarkan pasal di peraturan KPK.

Pernyataan itu disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.

KPK menduga, Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara memerintahkan langsung besaran kuota tersebut.