Kamis, 02/07/2026 22:07 WIB
TAG : kata-kata mutiara
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('kata-kata mutiara') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('kata-kata mutiara' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 930,10
  • Ada Lima Figur yang Bakal Jadi Dewan Pengawas KPK

    Rabu, 18/12/2019 23:25 WIB

    Kelima figur calon anggota Dewan Pengawas KPK, kata Presiden, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari hakim, jaksa, hingga ekonom.

  • Soal Pilihan Ganda hingga Essai dalam Asesmen Pengganti UN

    Rabu, 18/12/2019 15:05 WIB

    Menurut Totok, saat ini bukan saatnya peserta didik hanya disediakan soal ABC yang dianggap membelenggu kebebasan berpikir. Justru soal-soal essai, kata dia, siswa dapat menonjolkan argumentasinya.

  • PPP : Sebaiknya Dewas KPK Tak Diisi Politisi Aktif

    Senin, 16/12/2019 18:01 WIB

    Jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak diduduki oleh para politisi atau orang yang masih aktif di partai politik.

    "Kalau PPP, saya tidak bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politisi kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).

  • PP Muhammadiyah Dukung Amandemen Terbatas UUD 45 Untuk Penguatan GBHN

    Senin, 16/12/2019 17:42 WIB

    Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

    Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    "Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

  • Ujian Nasional Bakal Dihapus, Ketua DPR: Jangan Buru-Buru, Jangan Sampai Merugikan Siswa

    Kamis, 12/12/2019 18:31 WIB

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim, untuk menjelaskan alasan penghapusan ujian nasional (UN). Sebab, kata Puan, Publik belum memahami secara detail landasan kebijakan dihapusnya Ujian Nasional.

  • Target Bek MU Cuma Finis Empat Besar

    Senin, 09/12/2019 19:24 WIB

    Manchester United (MU) berpeluang finis empat besar di Liga Premier musim ini. Demikian kata bek MU Harry Maguire.

  • DPR Dorong Kemenperin, BSN dan Kemendag Integasikan Perizinan Satu Pintu

    Senin, 09/12/2019 15:43 WIB

    Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan yakin Industri Kecil dan Menengah (IKM) mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan bisa menggerakan ekonomi kerakyatan.

    Untuk mendukung hal itu, kata Nasim Khan, diperlukan pengintegrasian antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Badan Standardisasi Nasional terkait dengan pelayanan satu pintu saat pengurusan sertifikasi perizinan seperti pengurusan standar nasional indonesia (SNI), sertifikasi halal dan lainnya.

  • Perang Sengit Trump-Macron Jelang HUT Ke-70 NATO

    Rabu, 04/12/2019 16:50 WIB

    Dalam perang kata-kata, Trump menuntut agar Eropa mengeluarkan uang lebih untuk pertahanan kolektifnya dan membuat konsesi untuk kepentingan AS di sektor perdagangan.

  • Menlu Qatar Diam-diam ke Saudi, Ada Apa?

    Jum'at, 29/11/2019 09:10 WIB

    Al Thani bertemu dengan para pejabat senior Arab Saudi bulan lalu, kata salah satu sumber yang akrab dengan perjalanan itu, kunjungan tingkat tertinggi sejak Mei ketika perdana menteri Qatar menghadiri pertemuan puncak Arab di Mekah.

  • Penerima Bansos Salah Sasaran, DPR Desak BPS Evaluasi Data Kemiskinan Secara Menyeluruh

    Kamis, 28/11/2019 12:57 WIB

    Dari penelusuran dan dialog langsung dengan masyarakat bawah, kata Bang NK, banyak warga mampu ikut menikmati bantuan sosial, sehingga, jatah bantuan untuk warga yang kurang mampu pun berkurang. Untuk itu, Kapoksi Fraksi PKB Komisi VI DPR RI ini mendesak BPS agar segera melakukan evaluasi data kemiskinan.