Penegakan hukum tanpa pandang bulu ini kata dia, sesuai dengan prinsip politik hukum Presiden Joko Widodo

"Tetapi dengan proporsional tertutup ini ada konsekuensi logis yang menjadi kewajiban parpol harus bisa menjamin proses demokratisasi di dalam internal parpol khususnya tahap pencalonan," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Agung Widyantoro 

"Sangat mungkin (bekerjasama dengan NU), NU diantara yang kita sukai, dengan gerindra juga," kata Mardani 

Ada banyak kasus yang pada pemerintah turun, oposisi bisa agak naik, karena oposisi brandnya ada di PKS. Sekarang ini kami banyak sekali dilamar untuk Pilkada. Banyaknya memang Nomor 2 sih, ha ha ha ha," kata Mardani

Terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan (dugaan korupsi) asabri, kami harus bekerjasama dengan BPK, Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya tak akan mengambil alih penanganan kasus gagal bayar asuransi PT Jiwasraya (Persero) dari Kejaksaan Agung. Sebab, kata Firli kasus itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

"Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara tapi kepentingan masyarakat. Misalnya soal jiwasraya," kata Bamsoet

"Khusus untuk mewujudkan pemilu berbiaya murah, saya mengusulkan angka 7% sebagai ambang batas pilpres, pileg, dan pilkada. Dengan demikian, kita akan memperoleh sistem yang lebih efektif," kata Mardani

"Pihak kejaksaan, KPK, BPK terus tetap mengawal prosesnya," kata Nasim Khan

"Ini pendapat pribadi saya, menurut saya, harus dipansuskan bersama dengan kemitraan terkait semuanya, kita bersama (komisi VI dan XI) untuk mempansuskan persoalan jiwasraya, asabri. Nah ini harus semua ya (kasus Jiwsraya, Asabri dan Bumiputera). Karena Asabri kan juga sudah ditemukan datanya, kerugiannya mencapai berapa triliun itu, 10 Triliun kan. Nah termasuk jiwasraya. Bumpitera dan lainnya harus dipansuskan," kata Nasim Khan