Ini menjadi catatan penting kita bersama, revitalisasi Lapas harus dipercepat, seharusnya Instalasi Listrik menjadi hal yang utama dan dikedepankan  agar aspek keamanan tetap terjaga. Kita harapkan ini menjadi catatan Kemenkumham, Dirjen PAS beserta jajarannya.

Mencuri memang tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Namun, jika mencuri susu dan minyak kayu putih harus diancam hukuman yang cukup tinggi, rasanya cukup miris juga.

Siapa mau datang ke daerah yang bau begitu. Padahal Danau Toba, memiliki energi terbarukan yaitu angin dan sungai-sungai, iklim terbaik, cocok memajukan perekonomian masyatakat kawasan Danau Toba tanpa PT TPL.

Pemerintah harus lebih peka terhadap keluhan atau permasalahan yang disampaikan dari daerah. Termasuk keluhan seputar izin HTI.

Dalam suasana ketatanegaraan yang serba rancu ini, DPD RI menilai Amandemen menjadi kebutuhan mendasar yang krusial dalam proses pengembangan demokrasi yang substansial di Indonesia. Jangan sampai kita merasa tabu dengan isu Amandemen UUD.

Saya pribadi dan jajaran bersyukur dan bangga Ketua DPD dengan kesibukan dan pekerjaan beratnya masih mau bersilaturahmi. Semoga kedatangan ini semakin mempererat rasa kebangsaan dan mengokohkan semangat NKRI. Mudah-mudahan kedatangan ini penuh makna mendalam.

Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi keluarga perlu terus didorong dan dijadikan sumber inspirasi kebangkitan ekonomi. Hal ini akan membangkitkan kembali perekonomian dasar masyarakat.

Kami mengapresiasi pokok fikiran terkait RPP Otsus yang diserahkan oleh DPR Papua Barat ini. Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli dibidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya.

Di RDPU ini Komite I DPD RI ingin mendapatkan tanggapan dari KPA sebagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada masalah pertanahan.

Pasca Revisi UU Otsus ditetapkan maksimal 90 hari sudah harus terbit aturan turunannya, dan sampai saat ini baru DPRPB yang resmi menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran oleh DPR Papua Barat kepada DPD RI menjadi catatan nanti kepada pemerintah dalam penyusunan PP terkait UU Otsus.