Dia juga mengkritik penggunaan kata koalisi yang dianggap tidak ada dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Menurutnya, koalisi hanya digunakan dalam sistem parlementer.

Sikap tokoh Papua terpecah belah termasuk yang ada di DPR Provinsi Papua.

Menurut Daniel, sangat penting untuk tidak membuat polemik untuk beberapa pihak seperti masyarakat, peternak rakyat, dan sektor usaha mikro kecil dan menegah (UMKM).

Di satu sisi bisa mengganggu kalau dananya tidak on time pembayaran subsidi, penugasan telat harus ditanggung oleh BUMN dulu dananya misalnya, itu bisa mengganggu kinerja para direksi maupun komisaris yang aslinya mungkin secara prestasi bagus.

“DPR melalui Ibu Puan selaku Ketua DPR dengan firm menyatakan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai waktunya,"

Mufti Anam tegaskan, tidak terlibatnya BUMN dengan alasan pengajuan sponsor dilakukan sebelum ajang Formula E berlangsung malah menimbulkan berbagai asumsi. Sebab, Formula E dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Abdul Wahid, usulan pembahasan RUU LLAJ dari Komisi V belum dibahas di Baleg karena tidak masuk Prolegnas. Keberadaan RUU LLAJ disebutkan dia masuk daftar tunggu. Sebab meski RUU Jalan telah disahkan menjadi UU Jalan, maka tidak secara otomatis RUU LLAJ menggantikannya untuk dibahas.

Sangat memberatkan terutama wisatawan lokal, seharusnya dalam situasi seperti sekarang dimana kita sudah memasuki masa endemi Covid-19 pemerintah justru berupaya untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET (harga eceran tertinggi).