Fraksi PKS DPR RI menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) golongan pelanggan daya 3.000 VA ke atas. Salah satu alasannya, yakni ekonomi masyarakat masih belum pulih imbas pandemi Covid-19.

Kasus penangkapan Lin Che Wei oleh Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan kasus izin ekspor CPO, ternyata mengungkap fakta lain, bahwa yang bersangkutan bukan hanya menjadi kaki-tangan bagi konglomerat migor, tetapi juga berperan dalam pengaturan kebijakan terkait minyak goreng (migor) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Ketua DPR Puan Maharani mengenang pengalamannya saat reformasi pecah pada Mei 1998, atau tepat 24 tahun silam.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas melakukan halal bihalal, di Pondok Pesantren (Ponpes) Tremas.

Karena  ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung.

Harapan kita penangkapan LCW menjadi pintu masuk bagi Kejagung untuk mengungkap tersangka lain. Karena yang bersangkutan konsultan. Tentunya ada yang mengutus yang bersangkutan bermain di Kemendag.

Puan pun meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.

Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor. Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini.

Kendati begitu, Politikus Golkar ini menambahkan, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Dimana pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.