Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait.

Saya ingin menyoroti sedikit tentang Pidato RUU TA APBN 2023 dan Nota Keuangan. Transfer ke daerah sangat kecil. Membuat daerah ketergantungan dan tertinggal. Saya melihat, ini luar biasa membuat daerah menjadi seperti pengemis jadinya. Barangkali ini perlu menjadi evaluasi, bagaimana daerah itu harus diberi kemapanan.

Demokrat dan PKS tidak disebut

Mohon para Menteri dapat menahan diri. Tidak usah bikin gaduh. Pasalnya ini membuat masyarakat resah di tengah tingginya harga bahan pangan sekarang ini.

Ke depan, Indonesia harusnya dapat menggenjot lifting migas ini untuk mengurangi impor dan defisit transaksi perdagangan sektor migas. Sehingga kita dapat lebih mudah mengendalikan harga BBM di dalam negeri.

Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM.  Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Sebab kalau Pemerintah tetap nekat itu sama saja Pemerintah tega dengan rakyatnya.

Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jangan sampai dana subsidi yang terbatas ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, atau terjadi kebocoran kuota BBM.

Anggota FPKS MPR RI ini mengatakan, mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di tengah tingkat inflasi yang tinggi sekarang ini. Khususnya untuk BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite yang digunakan masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah malah membuat masyarakat semakin menderita.