Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.

Termasuk BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia. Sebab kalau setiap lembaga bekerja secara acak akan membingungkan masyarakat.

Untuk apa bikin lembaga baru. Effortnya akan lebih berat. Karena terkesan semua akan dimulai dari nol. Sebaiknya Pemerintah membentuk kembali saja BATAN. Batalkan penggabungan BATAN ke dalam BRIN.

Pertambangan emas skala kecil dilarang gunakan merkuri

Khusus survey demografi dan kesehatan kalau BRIN tidak mampu lebih bagus diserahkan kepada BPS atau Kementerian Kesehatan. Sejak peleburan LPNK dan badan litbang teknis kementerian, terlihat kemunduran supporting system riset-inovasi, baik dari sisi manajemen aset, manajemen SDM, manajemen administrasi. Tak heran kalau muncul temuan BPK dan terjadi penurunan opini.

BRIN yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan riset kesehatan harus segera mengambil inisiatif strategis tersebut. Jangan membiarkannya berlarut-larut. Apalagi kalau yang muncul hanyalah inisiatif impor obat dengan biaya APBN.

BRIN: Indonesia Targetkan Nol Emisi Tahun 2060

Maraknya lembaga survey elektabilitas calon presiden seringkali dinilai tidak objektif dan menimbulkan keraguan publik.

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, Capres yang memiliki rekam jejak dan kompetensi adalah kriteria utama untuk Pemilu 2024.

Duh! Kandungan Mikroplastik di Teluk Jakarta Meningkat Tajam