UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamandemen
Kembali ke UUD `45, cabut mandat Jokowi, dan bentuk pemerintahan baru.
MPR tetap memiliki kewenangan tertinggi terkait dengan mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.
Pimpinan MPR periode 2019-2024 membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana amandemen terbatas UUD 45. Dimana, amandemen terbatas UUD 45 atas rekomendasi MPR periode yang lalu.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan bahwa amandemen UUD sudah dalam pemikiran MPR periode 2019-2024 untuk dikaji lebih dalam.
Pemerintah harus mengalokasikan anggaran kepada BPJS lebih besar lagi, karena program ini adalah amanat langsung UUD.
Kunjungan itu dilakukan untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam pengajian juga ada penyampaian Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau popular disebut Empat Pilar MPR.
Metode Cerdas Cermat Empat Pilar ini dianggap sukses mensosialisasikan Empat Pilar MPR mulai dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ke masyarakat, khususnya para pelajar diseluruh Indonesia.