Jumlah saat ini, menurut Nasir, dirasa masih sangat kurang.
Masalahnya, dalam 13 tahun terakhir, anggaran pendidikan Indonesia sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Para demonstran mendesak kementerian yang digawangi oleh Mohamad Nasir itu segera menuntaskan polemik dualisme yayasan yang terjadi di tubuh Uniat.
Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan, maraknya kasus terorisme mengandung propaganda asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.
Hadir pula dalam acara itu Menpora Imam Nachrawi, Menristekdikti Mohamad Nasir, anggota MPR Fraksi PKB Abdul Karding, Arzenti Bilbina, dan Syaiful Bachri.
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.
Presiden Jokowi diimbau agar peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, BNPT memiliki peran yang lebih besar setelah disahkannya UU Antiterorisme.
Data itu, sudah dia jadikan acuan untuk melarang radikalisme di perguruan tinggi, jauh-jauh hari
Lukman Hakim Saifuddin meminta para rektor perguruan tinggi keislaman negeri (PTKIN) memastikan kampus bebas dari anasir terorisme.
Nasir menyerukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi, supaya mengawasi kegiatan mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus