Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada.

Kepada Laras Faizati, kami berharap bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar dia bisa memperbaiki cara menyampaikan pendapatnya di kemudian hari.

Keberhasilan mendeteksi dan membongkar 17 perusahaan fiktif yang digunakan sebagai `cangkang` penampung dana ini adalah capaian luar biasa.

Dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan alat yang efektif bagi warga negara untuk cari keadilan.

Saya mengusulkan, misalnya Polri wilayah timur ada Wakapolri A, misalnya Polri wilayah barat ada Wakapolri B-nya.

Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting mitigasi.

Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data akurat.

Misalnya, kalau di kabupaten kota, tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi, tunduk dan patuhnya kepada gubernur.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini.

Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah.