KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan terkait penambahan anggaran untuk pergi ke luar negeri.

Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah lokasi lainnya pada Kamis, 6 November 2025.

KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menerima Rp2,25 miliar terkait kasus pemerasan dalam penambahan anggaran pada Dinas PUPR PKPP Riau Tahun 2025.

KPK mengungkap modus perkara dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025 yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Penggeledahan dilakukan sesaat setelah Abdul Wahid ditangkap di sebuag cafe di Riau dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan produk-produk dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG.

Abdul Wahid dan dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025.

KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau bernama Dani M. Nursalam.

Abdul Wahid bersama 9 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Riau pada Senin, 3 November 2025.

Uang tersebut dalam bentuk pecahan Dolar Amerika Serikat, Pound Sterling, dan Rupiah.