Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai badan publik turut memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Sanksi tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) pasal 4 dan 5 tentang Memerangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Aksi Petualang dan Teroris AS di Wilayah tersebut, yang disahkan Parlemen Iran pada 2017.

Pada tahun 1965, Presiden Lyndon B. Johnson menandatangani Medicare menjadi undang-undang, membaktikannya kepada mantan Presiden Harry Truman, yang "menanam benih belas kasihan."

Baleg DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas DIM Bab III yang merupakan klaster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kini sedang membahas isu yang bersinggungan dengan tata ruang dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Baleg DPR RI tetap menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) di tengah Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 guna melanjutkan pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Pemerintah resmi menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) kepada DPR RI dan berharap mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai RUU PDP mendesak untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Alasannya untuk melindungi privasi warga terkait dengan data pribadi.