“Ratusan WA masuk. Berbagai macam. Itu karena bocor, macam macam isinya.

Langkah PPATK mengedepankan Pemilu Bersih ini adalah respon dari bukan hanya hasil riset, tapi juga koordinasi dengan KPU, KPK, dan Bawaslu.

Bukti sudah kami terima ya pak. Baik pak laporannya sudah kami terima, kami segera akan mengadakan rapat secepatnya kami akan mengadakan rapat untuk memanggil bapak dan teradu.

Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar yang membisa-bisa mengartikan lain adalah pernyataan beliau mengenai tentang TNI kayak gerombolan itu betul-betul sangat miris dan tidak enak didengarlah dalam suasana yang masih kurang kondusif.

Persoalan subsidi energi menjadi pergumulan kami di Komisi VII dari waktu ke waktu. Dan memang seperti memakan buah simalakama. Jadi, menambah subsidi berurusan dengan ruang fiskal APBN. Mengurangi subsidi walau ditambah bantalan, masyarakat miskin kita masih cukup besar. Dan pasti akan terjadi gejolak yang luar biasa

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kebocoran data belakangan ini.

Berikan sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali dan prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat

Jadi tentu harus kita dukung kebijakan Pak Presiden itu ya, saatnya kita optimalkan sumber daya alam kita sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yakni KPU, Bawaslu dan DKPP RI menyetujui enam Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu.