Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jhoni Ginting menjelaskan alur keluar masuk wilayah Indonesia saat rapar dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Komisi III DPR akan memanggil aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejagung, dan Kemenkumham. Hal itu untuk mempertanyakan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia.

Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus sebagai buron dinilai telah mempermalukan negara khususnya aparat penegak hukum.

Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia. Hal itu menjadi tamparan keras bagi negara khususnya aparat penegak hukum.

Legislatif sudah setuju menggelontorkan dana tambahan Rp550 miliar untuk mempercepat pembangunan Sirkuit Mandalika.

Pemerintah belum secara serius memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Indonesia Multimoda Transport Association (IMTA) menolak masukan dari APTRINDO ke Komisi V DPR RI

Kami datang kemari untuk menyampaikan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ( KND).

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai RUU PDP mendesak untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Alasannya untuk melindungi privasi warga terkait dengan data pribadi.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengapresiasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait penuntasan ekstradisi pelaku pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia.