Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengingatkan agar semua pihak tidak mencari kambing hitam dan menyalahkan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa jantung ekonomi adalah perbankan. Oleh karenanya perbankan dilarang sakit atau kolaps. Menurutnya, kalau perbankannya sakit tentu sektor-sektor lainnya juga akan sangat terganggu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati, mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi atas penunjukkan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun.

KPK tidak perlu mempertontonkan ke ruang publik terkait penindakan kasus korupsi. Namun, dalam senyap dan diam lembaga adhoc itu bisa bekerja melakukan penindakan.

KPK memastikan mengawasi penggunaan anggaran Covid-19. Hal itu bertujuan agar penyaluran anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut dapat berjalan dengan baik.

Komisi III DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Satgas Lawan Covid19 DPR RI akan melibatkan sejumlah pengusaha jamu tradisional untuk memproduksi obat herbal Herbavid19. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona di tanah air.

Kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan MenkumHAM Yasonna Laoly sudah tepat, cermat dan melalui pertimbangan yang cukup matang. Dimana, kebijakan tersebut diambil atas dasar kemanusiaan.