Kalau ingin melakukan penataan kewenangan DPD RI ya di pasal 22D. Tinggal ganti saja kata `dapat`, lalu DPD RI membahas sesuai kewenangan di ayat (1) sampai tuntas secara tripartit.

Penguatan Bakamla itu penting. Itu kapal-kapal China dan sebagainya ditangkap  namun hanya bisa ditangkap tidak bisa dieksekusi karena Bakamla secara undang undang belum punya power.

Nono Sampono mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat mendesak untuk segera dibahas dan disahkan di Tahun 2021 karena RUU ini sangat strategis bagi Daerah Kepulauan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan demi terwujudkan keadilan pembangunan.

Sebagai RUU usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat khususnya di daerah kepulauan se-Indonesia.

Sebanyak 43 Raja dan Sultan se-Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), menegaskan sikap serta kesamaan jiwa dengan perjuangan DPD RI.

Niat baik ini harus diapresiasi, dan DPD RI sangat mendukung atas langkah ini. Permasalahan nantinya ada yang tidak bersedia direkrut, itu masalah lain yang pasti upaya Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah langkah yang harus kita dukung.

Melalui Undang-Undang ini, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu mengoptimalkan pembangunan daerah.

DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan kompetensi digital. Dan kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air, melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi.

Di sektor ekonomi, salah satu perubahan yang terbesar adalah semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pembatasan mobilitas fisik membuat skema bisnis berayun ke arah digitalisasi, dengan sistem teknologi yang semakin maju.

Artinya sudah 90 persen Kerajaan dan Kesultanan anggota MAKN menyatakan kehadirannya pada FAKN I yang diselenggarakan di Keraton Sumedang Larang. Juga ada 10 bupati yang di wilayahnya ada Kerajaan/Keraton juga mengonfirmasi akan hadir.