Kalangan dewan meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat sektor pencegahan narkoba di daerah perbatasan khususnya Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membentuk Kaukus Daerah Kepulauan dalam rangka percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. 

Kalangan dewan meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencari sebuah terobosan atau solusi terkait maraknya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kalangan dewan meminta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi untuk mengkaji dan mengevaluasi  kebijakan yang tidak akan melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran pada tahun 2021 atau 1 Syawal 1442.

Kalangan dewan meminta pemerintah untuk memastikan seluruh venue beserta  infrastruktur sarana prasarana pendukungnya mencapai 100 persen.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti kasus perkawinan usia anak  atau usia muda yang terjadi di Indonesia.

Kalangan dewan angkat bicara soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Jawa Barat. 

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) prihatin dengan hasil studi yang dilakukan UNDP dan J-PAL SEA.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap melakukan pengawasan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Kalangan dewan menilai langkah merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dibarengi dengan kemauan politik atau "political will" pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat.