Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam membahas RUU prioritas 2021 dengan membuka ruang untuk partisipasi publik.

Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pegawai KPK diduga melakukan pencurian terhadap barang bukti 1,9 kilogram emas diapresiasi kalangan dewan.

Kalangan dewan meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memprioritaskan vaksin nusantara dalam menggantikan kekurangan stok vaksin Covid-19 yang terancam menipis.

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (DPP Gapeknas) mendatangi kantor Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (8/4).

Padatnya kegiatan DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan Anggota Dewan untuk dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yang sangat padat.

Kalangan dewan memberikan apresiasi terhadap ketegasan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan jajaran Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Paulus Waterpauw atas garansi keamanan pascaaksi bom bunuh diri di Gereja Kathedral Hati Yesus Maha Kudus di Makassar dan penembakan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pekan lalu. 

Kalangan dewan mengusulkan adanya perubahan judul Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol menjadi RUU Pengaturan atau Pembatasan Minuman Beralkohol.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Sultan B Najamudin mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian dan bantuan terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang dilanda bencana badai, banjir dan tanah longsor. 

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa yang diperlukan saat ini adalah keberanian para wakil dewan untuk mengajukan pertanyaan mendalam untuk mengungkap setiap rangkaian tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.