Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menepis anggapan lambannya penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI)

Delapan kementerian berkomitmen malakukan peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya.

Revisi UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) sudah hampir final. Data kependudukan atau e-KTP akan menjadi pijakan pengelolaan TKI.

Alan Tim tak hanya mampu berkomunikasi dengan para fans untuk menawarkan perlindungan, namun ia juga dapat memanggil polisi saat masalah muncul.

Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terus mengkaji kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mengurus jaminan perlindungan sosial untuk TKI.

Selain soal kinerja yang buruk dalam perlindungan anak, faktor ekonomi global yang tengah sulit ditengarai juga menjadi alasan mengapa Plan Indonesia yang berdiri sejak tahun 1969 ini akan dikerdilkan jadi LSM lokal.

Menyusul lemahnya komitmen dari negara-negara ASEAN terhadap perlindungan terhadap pekerja migran, perlu kiranya pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian pengiriman.

Desakan pemerintah Indonesia sejalan dengan amanah konstitusi dan Nawacita pemerintaha Presiden Joko Widodo yang menjunjung tinggi perlindungan tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh.

RUU PUB terkandung beberapa hal, di antaranya definisi agama, majelis agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rumah ibadah, penyiaran agama, dan lainnya.

Guna memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan berencana menambah Atase Ketenagakerjaan