Saya mendukung pernyataan Presiden bahwa parlemen dan pemerintah perlu mendiskusikan dan memobilisasi kebijakan-kebijakan mengenai prubahan iklim, karena isu ini perlu aksi nyata untuk mengatasinya.

Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya.

"Kebijakan yang diambil, khususnya terkait BUMN dan aktivitasnya di republik ini, mudah-mudahan kalau kita lihat, mencerminkan nilai-nilai dalam wasathiyyatun-Islam. Jadi tidak hanya good governance (pengelolaan) tapi masalahat untuk bangsa" (TGB)

Sekjen Anwar menjalani prosesi pengukuhan Guru Besar Profesor Ilmu Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijara, Sabtu (19/3/2022). 

“Kami memperkirakan biayanya akan menjadi sekitar Rp3.460 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun per tahun hingga 2030”

Kebijakan yang bersifat jangka pendek ini tidak mengatasi persoalan yang ada di hulu, yaitu produktivitas.

Masalah ini harus menjadi concern para Doktor Ilmu Komunikasi untuk ikut memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada para pemegang kebijakan. Pemerintah dan elit  politik harus menghindari kegaduhan publik akibat pesan dan kegagalan membangun komunikasi yang baik.

Kebijakan ini akan mendistorsi pasar global dan membawa implikasi pada hubungan Indonesia dengan mitra dagangnya.

Kelangkaan minyak goreng di pasar negara penghasil CPO dan kelapa sawit terbesar dunia merupakan kebijakan yang jelas patut dipertanyakan dan bisa disebut keliru.

Kemudian terkait kebijakan harga minyak goreng kemasan yang disesuaikan dengan harga keekonomian tentu akan membuat produsen minyak goreng bisa maksimal untuk berproduksi.