Gagasan untuk menegaskan eksistensi Kemendes PDTT dan Pendamping dalam konteks desa salah satunya adalah perubahan paradigma dalam pendampingan, termasuk arah kebijakan pembangunan desa.

Lebih jauh dia menjelaskan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.

Sejak diluncurkan di tahun 2020, AWR dinilai mampu tampil sebagai salah satu inovasi digital terintegrasi yang telah banyak berperan dalam proses penyusunan kebijakan pangan dan sederet kinerja pertanian hingga saat ini.

Kita masih dalam pemulihan ekonomi. Hal ini setidaknya menjadi salah satu pertimbangan. Makanya setiap kebijakan harus ditimbang dengan matang untung dan ruginya supaya tidak terjadi dampak yang makin meluas.

Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax.

Pemerintah seharusnya fokus mengatasi masalah-masalah bahan pokok dengan kebijakan secara kongkret. Bukan menaikkan harga BBM subsidi untuk menutupi defisit APBN.

Menurut Ahmad Rizal, selain ahistoris terhadap perjalanan pendidikan nasional, kebijakan yang dikeluarkan Mendikbudristek dianggap sudah tidak memiliki keadaban dan melawan pembukaan UUD 1945, menyusul dihapusnya pendidikan formal Madrasah dalam RUU Sisdiknas.

Mendorong Kemendikbudristek RI menyusun kebijakan kurikulum yang memperhatikan keragaman kompetensi guru, potensi/kemampuan peserta didik, kondisi geografis dan kesiapan sarana dan prasarana.

Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax.

Kita berharap pemerintah tidak mengabaikan permasalahan polusi udara di Indonesia terutama di kota-kota besar. Perlu ditangani dengan khusus, diantaranya kebijakan terkait penanganan polusi udara dengan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan menyeluruh.