Bamsoet bersyukur berbagai langkah dan kebijakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19, saat ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Ini yang saya katakan, bahwa Oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Sehingga kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan Domestic Market Obligation (DMO), malah berbuat sebaliknya, dengan mengeluarkan persetujuan ekspor CPO.

Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya.

KMB Bogor Raya siap mengawal kebijakan Pemerintah Pusat yang pro terhadap masyarakat.

Pilihan dari setiap kebijakan pasti ada risikonya, tinggal bagaimana kita mampu mengantisipasi setiap risiko yang muncul seperti pada kebijakan mempersilakan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini.

Kita tentu berharap produktivitas pertanian Indonesia terus ditingkatkan, dan saat ini kita patut bersyukur bahwa produksi padi kita sudah surplus. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan kebijakan  kementerian pertanian saat ini yang intensif menerapkan mekanisasi pertanian di setiap sub sektor pertanian.

Intinya kebijakan ini mempercepat proses layanan ekspor. Penerapan CKIB keramba jaring apung PT Rajawali ini juga jadi role model karena baru pertama kali di Indonesia, jadi dari daerah-daerah lain akan belajar ke Ambon

Pemerintah dituntut menjalankan berbagai kebijakan politik, sosial dan ekonomi untuk membela kepentingan masyarakat luas, bukan membela kepentingan sekelompok kecil pengusaha dan oligarki kekuasaan dengan merugikan masyarakat.

Representasi perempuan dalam bidang politik juga meningkat dan mampu menghadirkan berbagai kebijakan yang pro perempuan. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi juga meningkat.

Semangat revolusi mental, ujar Rerie, sebuah program kerja yang didengung-dengungkan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo harus diakselerasi pencapaiannya lewat kebijakan dan upaya yang terukur.