Menaker Ida Fauziyah diperintahkan untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) untuk melengkapi Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kita semua paham bahwa untuk melaksanakan suatu undang-undang, diperlukan peraturan pemerintah.

Menaker secara detail memaparkan penjelasan atas isu-isu ketenagakerjaan yang selama ini salah dipahami masyarakat

Menaker Ida menekankan pentingnya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang mensyaratkan sejumlah langkah di bidang ketenagakerjaan

Para rektor mengapresiasi langkah Menaker membuka silaturrahmi dengan kampus melalui para rektor

Menaker Ida pun memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh

Sosialisasi masif sejak awal secara persuasif lewat kanal-kanal yang tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan mendesak untuk dilakukan agar mengurangi pemahaman yang salah di kalangan masyarakat.

Namun sejak disahkan pada 15 Oktober 2019 hingga saat ini, undang-undang itu belum berdaya guna sehingga keberadaan pesantren belum terentaskan dari masalah yang selama ini membelitnya.

Menaker Ida berusaha menjelaskan maksud Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU

Menaker Ida mengatakan, manfaat program ini adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja