Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran bagi institusi Pendidikan swasta. Hal itu sebagaimana amanat konstitusi.

Frasa swasta dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dihapus. Hal itu bertujuan agar tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan care center sebagai solusi dari penerapan kenormalan baru (new normal) di sektor pendidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka pendaftaran untuk program Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020. Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi adalah program beasiswa pelatihan intensif selama lima hari.

Komisi I DPR RI telah merampungkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 32 calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) RI untuk negara-negara sahabat.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengkritisi sikap Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara yang mengklarifikasi seorang pria yang menulis canda Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal "tiga polisi jujur".

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham lebih selektif dalam memberikan remisi kepada koruptor.

Komisi X DPR RI ingin mengetahui secara jelas dan pasti peta Covid-19 terkini sebelum merumuskan kebijkan strategis dengan para mitra kerjanya, terutama Kemendikbud sebelum membuka kembali proses belajar mengajar.

DPR akan memprioritaskan berbagai pembahasan UU pada masa persidangan ke IV Tahun Sidang 2019-2020 ini. Salah satunya yakni pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo meminta kepastian pihak yang akan berwenang dan diberikan kuasa tanggungjawab dalam pengadaan APD yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.